• Journal bunga rampai APHA Indonesia Bunga Rampai APHA Indonesia: Melihat Covid-19 dari Perspektif Hukum Adat
    2020

    Ketika pertama kali diumumkan sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020 lalu oleh WHO jumlah infeksi di seluruh dunia telah mencapai lebih dari 121.000. Indonesia masih merasa aman dari wabah virus yang sudah melumpuhkan sebagian negara-negara di dunia, Presiden Joko Widodo pada awal Maret lalu yang tadinya membuat masyarakat berada di zona nyaman, harus mengakui kekalahan dengan adanya
    laporan kasus covid-19 yang disebabkan oleh virus SARS-Cov-2 atau yang lebih dikenal dengan sebutan virus Corona. Penyebaran virus yang tak-pernah-disangka akan sampai di Indonesia itu hingga kini masih berlanjut. Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi Institut Teknologi Bandung mempekirakan pandemi ini akan mencapai puncaknya pada akhir Maret dan berakhir pada pertengahan April 2020. Bahkan dengan kedinamisan data yang ada, prediksi tersebut bisa saja berubah. Data ini tentunya bukan untuk membuat kepanikan di tengah masyarakat, namun lebih untuk membuat masyarakat waspada dan memberikan gambaran bagi pemerintah dalam penanganannya. Yakni penanganan secara kompehensif, khususnya untuk mencegah penyebaran yang lebih luas agar jumlah infeksi dapat ditekan. Kini sebaran Covid 19 makin luas dan  menghawatirkan. Jumlah kasus orang yang terpapar Covid-19 di Indonesia pun terus meningkat dari hari ke hari. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sampai tanggal 28 April 2020 menyatakan ada sebanyak 9.511 orang positif, sembuh 1.254 orang sembuh, dan meninggal sebanyak 773 orang telah meninggal dunia akibat virus tersebut. Pemerintah memang telah menetapkan wabah Covid-19 itu sebagai bencana non alam
    dengan status sebagai bencana nasional berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Bencana Nasional. Pemerintah juga telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Di level daerah, masingmasing pemerintah daerah juga telah membentuk satuan tugas untuk menangani wabah Covid-19. Perluasan sebaaran Covid 19 tersebut telah berimplikasi terhadap berbagai aspek kehidupan
    masyarakat di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Dari aspek peraturan perundang-undangan, setidaknya Indonesia telah memiliki 2 (dua) Undang-undang dan 1 (satu) Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai penanganan wabah yaitu UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ketiga instrumen hukum tersebut belum terlalu lengkap diatur oleh
    peraturan teknis di bawahnya, terutama UU 6 Tahun 2018. Hal ini menjadi kendala dan urgen menjadi prioritas pemerintah.

  • JIAL APHA volume 1 no 1 2017 Journal of Indonesian Adat Law (JIAL) APHA
    Vol 1 No 1 (2017)

    JIAL is a forum for adat law information and communication which contents are the result of a scientific research articles and conseptiual ideas and other related examination or researches in Adat law. Published by Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia, published there times a year, on April, August, and December.

    TABLE OF CONTENT

    Reorientation of Approaches in Indonesian Customary Law Studies
    M.Syamsudin
    1-33

    Adat Law as An Alternative Option In Law Pluralism Perspective In Indonesia
    Sulastriyono
    34-62

    Legal Protection of Land Control of Baduy Indigenous Peoples and Sedulur Sikep
    St. Laksanto Utomo
    63-108

    The Role of the Government in the Recognition of Customary Rights to Achieve Economic Development of Customary Law Communities
    RR. Catharina Dewi Wulansari
    109-145

    Government Responsibility in the Management of Natural Resources for the Protection of Economic, Social and Cultural Rights in the Balaesang Region
    Jeane Neltje Saly
    146-173

    "Siregarization" of Kahiyang-Bobby: Inter-Indigenous Marriage, Patrilinealization or For the sake of Na Tolu?
    Ade Saptomo
    173-198

    Recognition and Legal Protection of Customary Law Society over Land
    Rosnidar Sembiring
    199-222

  • JIAL APHA cover Journal of Indonesian Adat Law (JIAL) APHA
    Vol 2 No 3 (2018)

    JIAL adalah wadah informasi dan komunikasi keilmuan di bidang Hukum Adat yang berisi artikel ilmiah hasil penelitian dan gagasan konseptual dan kajian lain yang berkaitan dengan Ilmu Hukum Adat. Diterbitkan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia, terbit tiga kali dalam satu tahun, April, Agustus dan Desember.

    Daftar Isi:

    1. Hak Mayarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (Suatu Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam oleh Masyarakat Adat Desa Ciomas) oleh Mella Ismelina Farma Rahayu, Anthon F. Susanto, Liya
    Sukma Muliya | halaman 1-22 [PDF]


    2. Kajian Yuridis Peradilan Adat di Aceh oleh Teuku Muttaqin Mansur, M. Adli Abdullah, Sulaiman | halaman 23-47 [PDF]


    3. Perubahan Penerapan Sanksi Adat terhadap Perkawinan Semarga pada Masyarakat Mandailing oleh Idha Aprilyana Sembiring, Rosnidar Sembiring, Yefrizawati, Ardina Khoirunnisa | halaman 48-73 [PDF]


    4. Penguatan Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dari Perspektif Kajian Yuridis oleh Mulyanto | halaman 74-104 [PDF]


    5. Wewenang Kepala Adat dalam Pengelolaan Hutan Adat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana No. 4 Tahun 2015 dan Pengaruhnya bagi Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea oleh Sahrina Safiuddin | halaman 105-121 [PDF]


    6. Urgensi Dan Strategi Pemberdayaan Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Nasional oleh I Ketut Sudantra | halaman 122-146 [PDF]


    7. Konsep Transplantasi Sanksi Pidana Adat Melalui Pendekatan Hukum Progresif ke Dalam Hukum Pidana Nasional sebagai Upaya Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana oleh Lucky Endrawati | halaman 147-160 [PDF]

    ISSN (Online) : 2581-0952
    ISSN (Cetak) : 2581-2092

  • Vol 2 No 2 (2018): Journal of Indonesian Adat Law (JIAL), Agustus 2018
    Vol 2 No 2 (2018)

    Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)
    JIAL adalah wadah informasi dan komunikasi keilmuan di bidang Hukum Adat yang berisi artikel ilmiah hasil penelitian dan gagasan konseptual dan kajian lain yang berkaitan dengan Ilmu Hukum Adat. Diterbitkan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia, terbit tiga kali dalam satu tahun, April, Agustus, dan Desember.

    DAFTAR ISI

    Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea di Bombana Sulawesi Tenggara - Heryanti
    1-29


    Penyelesaian Sengketa pada Suku Osing - Noor Fajar Al Arif F dan Jazim Hamidi
    30-44

    Kepemilikan dan Pengolahan Tanah dalam Perspektif Hukum Tanah Adat - Aarce Tehupiory
    45-64

    Sistem Kewarisan pada Masyarakat Banjar - Gusti Muzainah
    65-85

    Peran Kelembagaan Adat Moloku Kie Raha dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan yang Baik di Maluku Utara - Nam Rumkel, Tri Syafari & Yahya Yunus
    86-105

    Implikasi Reklamasi Pantai bagi Hak Masyarakat Lokal di Wilayah Pesisir - Rina Yulianti
    106-129

    Dispensasi Kawin dan Perkembangannya: Fenomena Perzinahan di Kabupaten Banyumas - Siti Muflichah
    130-142

  • Journal of Indonesian Adat Law (JIAL) APHA
    Vol 2 No 1 (2018)

    JIAL adalah wadah informasi dan komunikasi keilmuan di bidang Hukum Adat
    yang berisi artikel ilmiah hasil penelitian dan gagasan konseptual dan kajian lain
    yang berkaitan dengan Ilmu Hukum Adat. Diterbitkan oleh Asosiasi Pengajar
    Hukum Adat (APHA) Indonesia, terbit tiga kali dalam satu tahun, April, Agustus
    dan Desember.

    DAFTAR ISI

    Sikap Masyarakat Adat Bali terkait Putusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Propinsi Bali Tahun 2010 (Studi di Kota Denpasar) - Ni Nyoman Sukerti & I G. A. A. Ari Krisnawati
    1-15


    Peran Serta Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Hutan Konservasi melalui Pemberdayaan Masyarakat Berbasis pada Kearifan Lokal (Studi Kasus di Taman Nasional Bali Barat) - Caritas Woro Murdiati Runggandini
    16-40


    Wakaf Tanah Ulayat sebagai Solusi Peralihan Hak Atas Tanah Ulayat Secara Permanen di Sumatera Barat - Yulia Mirwati, Yontri Faisal, & Zahara
    41-60


    Pemaknaan Tanah Eks Swapraja (Kerajaan) sebagai Tanah Adat di Kota Surakarta - IGA Gangga Santi Dewi
    61-82


    Peran Tokoh Adat dalam Membantu Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat antara Indonesia dan Timor Leste di Wilayah Enclave Oecussi - Dewa Gede Sudika Mangku
    83-112


    Hakikat dan Eksistensi Peradilan Adat di Sulawesi Selatan - Andika Prawira Buana
    113-137


    Sistem Perkawinan dan Pewarisan pada Masyarakat Hukum Adat Rejang Provinsi Bengkulu - Dimas Dwi Arso
    138-162

1-5 of 6